Sejarah Banten Menjadi Provinsi

Bagaimana cerita sejarah banten menjadi provinsi? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Banten, kota terbesar dinusantara ini, didirikan oleh Sultan Ageng Tirta Yasa pada 8 Oktober 1526 atau 1 Muharram 933 Hijriah. 4 Oktober 2000, pada sidang paripurna DPR RI, Banten telah disahkan sebagai provinsi ke 30 RI. Akhirnya impian masyarakat Banten terwujud setelah melewati proses perjuangan yang panjang dan timbul tenggelam.

Kebahagiaan dan suka cita bergema hampir diseluruh pelosok Banten, ini dapat dilihat dari terpampangnya spanduk-spanduk diberbagai sudut jalan dan tempat. Mulai dari kota Cilegon, Serang, Pandeglang hingga Merak. Isinya tidak lain adalah menyambut baik dan mendukung peningkatan status Banten yang telah diperjuangkan sejak tahun 1969. Kesabaran dan perjuangan mereka untuk menjadikan daerahnya sebagai provinsi perlu diacungi jempol. Berikut ini diuraikan sekilas perjuangan dan sekaligus kekecewaan mereka.

Sejarah Banten

Sekitar tahun 1963, beberapa tokoh Banten termasuk dari Jasinga (Bogor), yang diwakili oleh Gogo Sondradrja (bupati Serang), Ayip Dzuhri, Tubagus Buchari dan Tubagus Manshur Mahmud, membentuk panitia provinsi Banten. Inilah gagasan pertama untuk membentuk provinsi. Namun PKI menolak gagasan ini. Karena poros nasakom dijadikan acuan politik nasional, maka mereka mengikuti putusan ini. Kemudian setelah kepanitiaan didominasi oleh parpol, mereka mendatangi Mendagri Ipik Gandamana (1964) dan menyatakan bahwasanya pendirian provinsi Banten tidak usah dituntut karena sudah ada pemikiran dari pemerintah pusat.

(Baca Juga : Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini, Tanggung Jawab Ibu atau Ayah?)

Masyarakat Banten pun hanya bisa menerimanya dengan lapang dada dan kesabaran, demi kesabaran mereka pertahankan sampai menunggu kesepakatan dengan DKI Jakarta yang mengadakan perluasan hingga kabupaten Tangerang. Setiap perkembangan yang nampak selalu tercium oleh PKI dan mereka selalu menggagalkan dan merintangi jalan Banten menuju provinsi.

Sejarah banten juga mencatat pada 1966, pangdam Siliwangi, Mayjen Ibrahim Adjib, ketika meresmikan korem 064 Maulana Yusuf, meminta untuk membendung gerakan provinsi Banten. Bahkan pihak kodam siliwangi melakukan tindakan represif dengan melakukan penahanan dan pemeriksaan terhadap beberapa orang aktivis Banten (1967).

Pada 24 Agustus 1970, Bustamim, anggota DPR-GR dan kawan-kawan, mengajukan hak usul inisiatif anggota dewan berupa RUU provinsi Banten. Sayangnya usulan ini tidak sempat disidangkan lantaran terganjal oleh berbagai prosedur, antara lain belum adanya persetujuan DPRD-GR tingkat I Jawa Barat. Sementara Gubernur Solihin tidak siap melepas Banten dan pusat tidak memberikan lampu hijau.

Sejarah Banten

RI yang merupakan negara kesatuan pernah berubah menjadi federasi. Kantong-kantong republik hanya terdapat di tiga daerah: Aceh, Yogyakarta dan Banten. Sementara daerah Jawa Barat (minus Banten) menjadi negara Pasundan. Ini prosek Van Mook, gubernur jendral Belanda. Hal ini menyebabkan pasukan siliwangi berhijrah ke Yogyakarta sebagai Ibu Kota RI, sedangkan sisanya berbasis di Banten. Selepas kemerdekaan, Aceh dan Yogyakarta menjadi daerah istimewa setingkat provinsi, namun daerah  yang memiliki sejarah banten sebagai pejuang dibiarkan menjadi daerah penuh kecewa.